Media Sang Muslim

Jakarta Mediasangmuslim.com - KNPA MENDUKUNG SEPENUHNYA PERJUANGAN WARGA SUKAMULYA & MEKAR JAYA DALAM MEMPERTAHANKAN TANAHNYA.
Di rezim Jokowi dodo kekerasan aparat dan kriminalisasi rakyat masih saja terjadi.
Penggusuran atas nama pembangunan demi kepentingan umum terus dilakukan dengan pendekatan represif yang banyak merugikan Rakyat Kecil baik material dan jasmani,Sejak Kamis (17/11/2016) Desa Sukamulya,Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka,Jawa Barat dalam kondisi mencekam,Desa ini menjadi benteng penolakan terakhir, setelah 10 desa lainnya mengalami penggusuran untuk pembangunan Bandara Kertajati, atau kini dikenal proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Ribuan warga Sukamulya melakukan penolakan terhadap proses pengukuran lahan BIJB yang melibatkan 1.200 personel aparat gabungan TNI,POLRI dan Satpol PP.
Tembakan gas air mata pemadaman listrik,sweeping dan pendirian tenda aparat di tengah-tengah pemukiman telah menciptakan teror bagi warga saat itu.
Proses pengukuran yang berakhir ricuh, berujung pada penangkapan 6 orang warga dan belasan warga lainnya luka-luka,serta menyisakan ketakutan dan trauma bagi warga saat ini,terutama perempuan dan anak-anak disana,Terhadap peristiwa ini, Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) telah melayangkan surat protes terhadap Presiden Jokowi,yang pada pokoknya menuntut Presiden menghentikan tindakan represif yang melanggar HAH yang melakukan tindakan kriminalisasi yang di lakukan oleh aparat keamanan kepada warga Desa Sukamulya dan memerintahkan untuk penarikan aparat keamanan dari lokasi kejadian serta membebaskan petani yang masih ditahan.
Di waktu yang hampir bersamaan (18/11/16) aparat keamanan yang terdiri dari POLSEK, POLRES LANGKAT, BRIMOB POLDA, TNI, PAMSWAKARSA berjumlah lebih kurang 1500 orang memaksa masuk ke Desa Mekarjaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang berkonflik dengan Langkat Nusantara Kepong (LNK) yang mengelola lahan PTPN II. Sebanyak 24 alat berat mereka persiapkan untuk menghancurkan rumah dan juga tanaman yang ada di lahan milik petani Desa Mekar Jaya. Hingga saat ini, Desa Mekarjaya diisolasi aparat. Penangkapan terhadap petani Mekarjaya yang melakukan perlawanan terhadap upaya perampasan tanah yang menjadi sumber kehidupannya, masih berlangsung dan jumlahnya sedang di identifikasi.

Peristiwa Sukamulya dan Mekar Jaya, merupakan salah satu contoh buruk proses pembangunan infrastruktur dan ketidak-berpihakan Negara terhadap petani di Indonesia sekaligus cermin kemunduran demokrasi. Pengerahan aparat keamanan, intimidasi, kriminalisasi dan teror seolah menjadi pola standar pemerintah rezim Jokowi dalam upaya menggusur lahan warga dengan mengatasnamakan pembangunan dan investasi. Pola semacam itu juga terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede, Reklamasi Jakarta, Reklamasi Bali, Pabrik Semen Kendeng, real estate Karawang dll. Terkait berbagai peristiwa terkini di tanah air, kami (KNPA) selain mengecam tindakan aparat kemanan, kami akan terus melakukan pemantauan dan protes terhadap Presiden RI, sebab melalui kebijakannya, puluhan ribu rakyat menderita akibat kehilangan lahan pertanian dan sumber penghidupan.

Menilik data KPA menyebutkan bahwa dalam dua tahun terakhir (2014-2015) telah terjadi serangkaian kekerasan dalam konflik agraria; 534 orang ditahan, 234 dianiaya, 56 te rtembak dan 24 orang gugur dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Sementara data SPI menyebutkan bahwa selain peristiwa di Desa Sukamulya, selama tahun 2016 hingga November, telah terjadi tujuh konflik agraria, upaya penggusuran wilayah pertanian rakyat yang disertai tindak kekerasan dan kriminalisasi atas 8306,66 Ha lahan. Tujuh peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumut, Tebo Jambi, Muaro Jambi, Lebak Banten, Sukabumi Jabar, Kendal Jateng dan yang teranyar terjadi Langkat Sumut pada 18-19 November 2016. dari tujuh peristiwa ini tercatat 13 orang mengalami tindak kekerasan, 11 orang mengalami penangkapan, dan 8 orang mengalami kriminalisasi.

Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agaria (KPA) menyatakan bahwa, tidak dijalankankanya proses sosialisasi dan musyawarah mengenai rencana pembangunan bandara di Kertajati oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan pihak PT. BIJB kepada warga Sukamulya jelas telah melanggar prosedur dan tahapan yang diatur dalam UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dewi menegaskan, peristiwa 17 November merupakan penistaan tehadap kemanusiaan, menunjukkan bahwa Gubernur dan Kapolda Jabar telah “gelap-mata” demi mensukseskan proyek BIJB. Secara sewenang-wenang telah terjadi pelenyapan desa-desa yang menjadi obyek penetapan lokasi bandara. Meski BIJB ditetapkan segabai proyek strategis nasional, Presiden dan jajarannya harus lah selaras dan konsisten dengan janji politiknya serta agenda prioritas nasional untuk menjalankan Reforma Agraria, yakni melindungi dan memperkuat hak-hak petani melalui redistribusi 9 (sembilan) juta hektar tanah serta menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan.

Nurhidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI menyatakan bahwa penggusuran pemukiman dan  wilayah pertanian rakyat di 11 desa di Majalengka akan menambah panjang daftar alihfungsi lahan pertanian dan wilayah kelola rakyat di Indonesia. Ini tentu bertolak belakang dengan visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Yaya menambahkan: “Pemerintah  harusnya mencukupkan lahan bagi petani bukan malah menggusur dan mengalihfungsi lahan pertanian, ini tentu juga tidak sejalan dengan agenda reforma Agraria yang dicanangkan Presiden”.

Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menegaskan bahwa, penangkapan, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani di berbagai daerah di Indonesia telah melanggar Hak asasi petani. Ruli menambahkan Presiden harus berhenti menggunakan cara cara kekerasan terhadap petani dan segera memerintahkan Kapolri agar menarik mundur pasukannya dalam proses penggusuran di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kab. Langkat – Sumatera Utara.

sukamulya

Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, menyatakan bahwa penggusuran atas nama kepentingan umum, harus memastikan informasi, konsultasi dan persetujuan dari masyarakat terdampak, baik perempuan maupun laki-laki. Puspa menambahkan perampasan tanah dan konflik agraria menimbulkan dampak berlapis dan semakin memiskinkan perempuan. Hilangnya sumber kehidupan keluarga, meningkatkan beban perempuan dalam memastikan tersedianya pangan bagi keluarga. Perempuan terpaksa berutang atau bekerja serabutan dengan berdagang ataupun menjadi buruh murah. Sedangkan, kriminalisasi dan kekerasan yang kerap terjadi di dalam konflik agraria, menimbulkan dampak yang berbeda dan trauma tersendiri bagi perempuan, Ditambah lagi mereka harus memulihkan trauma yang dialami anak-anak mereka..***

Narasumber:
Dewi Kartika (Sekjen KPA): 0813 9447 5484
Nurhidayati (Direktur Eksekutif Nasional WALHI: 0813 1610 1154
Agus Ruli Ardiansyah (Sekum DPP SPI) : 0812 7616 9187
Haris Azhar (Kordinator Kontras): 0815 1330 2342
Aliza (Solidaritas Perempuan): 0812 9418 9573
Bambang Nurdiansyah (Sekjen FPRS – perwakilan warga Sukamulya): 0857 2163 4589

Catatan untuk Redaksi:

1. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), awalnya merupakan salah satu proyek nasional MP3EI era Presiden SBY-JK, dan kini dikukuhkan menjadi proyek strategis nasional di pemerintahan Jokowi-JK melalui Perpres no 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Berdasarkan keputusan sepihak di atas kertas, pemerintah dari level terendah hingga pusat menyetujui pembangunan BIJB yang mulai mencuat sejak tahun 2004 silam.

2. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang sebenarnya hanya membutuhkan lahan seluas 1.800 ha, ternyata harus ditopang oleh kegiatan bisnis melalui pengembangan Kertajati Aerocity yang membutuhkan lahan seluas 3.200 ha, sehingga totalnya akan menggusur 5000 ha lahan di 11 desa, yang mayoritasnya adalah lahan pertanian produktif. Padahal saat ini di Jawa Barat sudah terbangun enam Bandara yang fungsinya bisa di optimalkan, sehingga urgensi pembangunan BIJB patut dipertanyakan.

3. Surat protes KNPA (lihat: http://www.kpa.or.id/news/blog/surat-protes-kepada-presiden-republik-indonesia/).

4. UN Basic Principles and Guidelines on Develpoment Based Evictions dan Displacement, Sebuah kebijakan yang menekankan pentingnya memelihara hak hak warga yang digusur demi kepentingan pembangunan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa bangsa (PBB).

5. Dari 11 desa yang yang terkena dampak penggusuran yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan No. 34/2005 yang diperbarui melalui KP 457 tahun 2012, sebanyak 10 desa telah diratakan tanpa proses memadai dan informasi yang jelas bagi masyarakat. Desa Sukamulya merupakan satu satunya desa yang masih memilih bertahan mempertahankan tanah dan kampungnya. Rencana pengukuran hari ini telah mengancam 1.478 KK dengan luas lahan lebih dari 500 ha di desa Sukamulya tergusur demi Proyek Pembuatan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

6. Ironi alih fungsi lahan: Dalam UU No.19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 103 menyebutkan bahwa Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian menjadi lahan non Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam kasus penggusuran di Desa Sukamulya dan banyak kasus lainnya, justru pemerintah yang melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Jakarta Mediasangmuslim.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidik menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya isu yang menyebutkan bahwa (TNI) Tentara Nasional Indonesia akan digerakkan oleh presiden untuk berhadap-hadapan dengan rakyat Pada Aksi 25 November 2016 Nanti.
Hal itu dikatakannya menanggapi persepsi yang berkembang terkait safari Presiden Jokowi ke lembaga pertahanan dan keamanan pasca aksi bela Islam 4/11/16. Dan untuk menghadapi aksi lanjutan pada 25 November 2016 nanti.
Menurut mantan Ketua Komisi I DPR ini, TNI berasal dari rakyat dan merupakan garda terdepan dalam pengamanan negara. Serta menjadi alat negara dalam situasi yang mengancam NKRI.
Secara otomatis TNI tidak peduli siapapun jika memang ada yang mengancam NKRI. TNI,Tutur Mahfudz, akan bergerak cepat untuk mengamankan Negara.
“Doktrin yang tertanam dalam setiap prajurit TNI itu,NKRI harga mati.
Dia menjadi garda terdepan dalam mempertahankan negara.
Pemerintahan hanyalah bagian dari sebuah negara,” ujar Mahfudz di Jakarta, Minggu (13/11/16).
Loyalitas TNI dalam konteksnya kepada presiden sebagai panglima tertinggi TNI adalah selama tidak membahayakan negara. Jadi rakyat tidak perlu khawatir jika ada pihak yang seolah-olah dapat memanfaatkan TNI.imbuhnya.
Lebih lanjut,Anggota komisi IV DPR ini mengaku banyak mendengar pertanyaan masyarakat akan sikap langkah presiden yang membingungkan Tersebut.
Dalam pernyataannya di hadapan para ulama dan tokoh ormas Islam,presiden selalu mengatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum terhadap pelaku dugaan penista agama,yakni Ahok. Tapi disatu sisi,banyak tindakannya yang bisa ditafsirkan sedang unjuk kekuatan. Seperti menyambangi Brimob,marinir,Kopassus dan lain-lain yang justru terlihat seperti ingin “menakut-nakuti Dan Menunjukan" kepada rakyat.
Belum lagi beberapa aktivis mahasiswa dan tokoh politik yang mulai disasar oleh aparat keamanan.
Hal ini tindakan politik yang aneh dan akan menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak konflik di Masyarakat akan menilai pernyataan presiden tidak akan melindungi Ahok tidak tulus, karena dibarengi dengan isyarat unjuk kekuatan,” imbuhnya.
“TNI dengan semua unsurnya dalam UU sebagai alat pertahanan negara yang Berasal Dari Masyarakat.
Jadi, tidak mungkin seorang presiden sekalipun boleh menggerakkan TNI untuk berhadapan dengan rakyat demi membela seorang Ahok yang menistakan Agama islam.
Ahok bukan negara Bahkan presiden pun secara personal juga bukan negara,” Tutur mahfudz.
Dia pun heran dengan sikap presiden Jokowi dalam menanggapi kasus penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran tersebut seolah olah dia melindungi Ahok Sebab, yang dipahami masyarakat adalah Ahok sebagai pemilik masalah,Arogan namun justru Jokowi yang terlihat sibuk Mundar Mandir di kalangan Ulama,Dan Tentara semacam Polisi dan TNI,Sebelum Ke Sarang TNI Jokowi Pun Datang Mengunjungi MANGKO BRIMOB untuk menyatakan Bahwa Dia Adalah Panglima Tertinggi.
”Masyarakat yang cerdas akhirnya menduga-duga Tentang Sikap Jokowi ada kaitan apa Ahok dengan Jokowi?...
Maka muncul lah dugaan kalau Ahok diproses hukum yang ketiban pulung,” Tutur Mahfudz.
Mahfudz menambahkan, berbagai langkah Jokowi itu pun malah semakin memperlihatkan bahwa ada gejala dan gelagat yang tidak beres di pemerintahan yang Di Pimpinnya.
“Ini tanda-tanda abuse of power.
Yaitu ketika presiden menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mengamankan satu perkara yang bukan agenda nasional dan bukan untuk kemaslahatan negara pungkasnya.
Ia pun mengingatkan, bahwa Presiden memang lah Panglima tertinggi tetapi loyalitas TNI hanya kepada Negara bukan Presiden.
“Jika presiden tidak diingatkan maka sangat mungkin yang akan marah bukan saja kalangan ummat Islam,tapi akan melebar ke kalangan aktivis pro-demokrasi yang akan menimbulkan Kudeta Tandas Mahfudz.
Presiden Joko Widodo (baris depan, kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (ketiga kiri) berdiskusi dengan Komandan Korps Marinir TNI Mayjen TNI (Mar) R.M. Trusono (tengah) saat upacara pengarahan kepada pasukan Marinir di Lapangan Utama Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11).
Presiden menegaskan loyalitas Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada negara dan rakyat, setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah tak perlu diragukan lagi.

mediasangmuslim.com Jakarta - Presiden Joko Widodo atau yang akrab di panggil dengan sebutan jokowi bersama Sekretariat Kabinet Pramono Anung menyambangi Mako Brimob,Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Di sana, pria yang karib disapa Jokowi itu langsung memimpin apel sekitar kurang lebih 4.000 anggota brimob.
Menurut dia, kedatangannya untuk melihat langsung kesiapan pasukan pemukul terdepan Polri itu.
"Jajaran Koprs Brimob adalah satuan-satuan yang bisa menghadapi hal-hal berkaitan dengan penjinakkan bom, berkaitan dengan sar, berkaitan dengan perang hutan, yang berkaitan dengan gerilya anti gerilya, semua ada di sini siap," kata Jokowi usai mengecek kesiapan pasukan di sana, Jumat(11/11).
Dia menambahkan, semoga dengan kesiapan ini bisa menambah rasa aman masyarakat agar tidak panik akan adanya gangguan dari internal maupun eksternal.
"Bisa mengayomi mayarakat, bisa melindungi masyarakat, sehingga rasa aman ada di masyarakat kita,"
imbuh politikus dari PDIP itu.
Di lokasi, dia bahka disambut layaknya seorang pahlawan Negara yang datang dari medan Perang.
Diiringi nyanyian, Jokowi diangkat oleh anggota brimob berbadan tegap dan gagah.
Tampak Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama jajarannya menyanyikan lagu seraya mengepalkan tangan saat mengangkat tubuh kecil Jokowi.
(elf/JPG)

Sumber :mediankri.net