Media Sang Muslim

Yangon - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menunda kunjungannya ke Indonesia pada Desember mendatang. Penundaan ini diumumkan setelah kepolisian Indonesia menggagalkan rencana pengeboman Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta.

Seperti dilansir AFP, Selasa (29/11/2016), Suu Kyi berencana untuk mengunjungi Indonesia setelah melakukan kunjungan ke Singapura pada 30 November hingga 2 Desember mendatang. Namun seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan rencana kunjungan itu ditunda.

"Kami menunda kunjungan ke Indonesia karena persoalan di Rakhine dan juga wilayah utara Shan State," terang Wakil Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, Aye Aye Soe. Shan State merupakan lokasi pertempuran militer Myanmar dengan pemberontak etnis.

"Rencana kunjungan akan diatur dalam waktu dekat," tutur Aye Aye Soe kepada AFP, sembari membantah penundaan ini didasari alasan keamanan.

Baca juga: Negara Barat Makin Prihatin Akan Cara Suu Kyi Tangani Kekerasan di Myanmar

Namun diketahui pekan lalu, Polri menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa wilayah. Terduga teroris perakit bom bernama Rio Priatna Wibowo ditangkap pada Rabu (23/11), di Majalengka, Jawa Barat. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah besar peledak dengan kekuatan tinggi.

Pada Sabtu (26/11), Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror menangkap terduga teroris bernama Bahrain Agam di Aceh Utara. Lalu pada Minggu (27/11) pagi, Densus 88 meringkus satu lagi terduga teroris bernama Saiful Bahri di Serang, Banten. Baik Bahrain maupun Saiful sama-sama diyakini sebagai anggota jaringan Rio Priatna Wibowo. Dari penangkapan itu, terungkap rencana pengeboman sejumlah lokasi, termasuk Kedubes Myanmar di Jakarta.

"Tersangka (Saiful-red) turut merencanakan pengeboman di Gedung DPR RI, Mabes Polri, Kedutaan Myanmar dan Stasiun TvOne dan Metro TV," terang Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar dalam keterangannya kepada detikcom, Minggu (27/11).

Ditambahkan Boy Rafli, bahwa anggota jaringan Rio Priatna Wibowo juga merupakan anggota kelompok Jemaah Ansar Daulah atau JAD, yang telah berbaiat kepada militan radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). "Kelompok jaringan Rio merupakan sel JAD yang berbaiat kepada ISIS," ungkap Boy.

Baca juga: Polri: Terduga Teroris Banten Rencanakan Bom Gedung DPR dan Mabes Polri

Sementara itu, terkait krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, sejumlah unjuk rasa digelar di beberapa negara termasuk Indonesia. Ratusan demonstran menggelar aksinya di Jakarta, pekan lalu, menyerukan pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar terkait penindasan kepada minoritas Rohingya di Rakhine.

(nvc/bpn)
Aung San Suu Kyi Tunda Kunjungan ke Indonesia
Aung San Suu Kyi saat berpidato di hadapan Majelis Umum PBB (REUTERS/Carlo Allegri)

Mengapa orang-orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar?
Pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh pemerintah Myanmar mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi laut.
Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan mereka adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret lalu.
Dengan kartu itu, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum.
Mayoritas etnik Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3 hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.
"Mereka sudah dianggap bukan warga negara, sekarang dokumen tidak ada," jelas Utusan Khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Myanmar, Tan Sri Syed Hamid Albar.
Tan Sri Syed Hamid AlbarImage copyrightBBC INDONESIA
Image caption
Tan Sri Syed Hamid Albar menilai kondisi di Myanmar membuat warga Rohingya lari.
"Bila tidak ada dokumen dan tidak ada tempat bagi mereka, bergerak pun tidak boleh, untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain tidak boleh, ada undang-undang yang menyekat pergaulan, yang bahkan menyekat cinta, maka akhirnya mereka mencari jalan," tambah mantan menteri luar negeri Malaysia itu.
Perjalanan dua bulan
Mereka menumpang kapal-kapal yang diduga dikendalikan oleh jaringan penyelundup manusia dengan tujuan utama Malaysia.
Pulau Langkawi, Malaysia didarati oleh 1.107 orang, pengungsi Rohingya dan migran Bangladesh, yang kemudian ditempatkan di Pusat Detensi Imigrasi Belantik, Negara Bagian Kedah.
Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh melalui tiga gelombang. Ribuan orang lainnya diperkirakan masih berada di laut.
Bila dirunut, dari segi waktu tampaknya ada korelasi antara jatuh tempo Kartu Putih dan tempo perjalanan para pengungsi yang mengaku berangkat kira-kira dua bulan.
RohingyaImage copyrightGETTY IMAGES
Image caption
Pengungsi Rohingya dibawa ke penampungan di Bayeun, Aceh.
Seorang anggota parlemen Myanmar dari etnik Rohingya, Shwe Maung, mengatakan masa berlaku Kartu Putih dinyatakan berakhir setelah muncul protes keras dari kelompok-kelompok nasionalis Buddha Februari lalu, padahal baru saja disahkan rancangan undang-undang yang menyatakan pemilik kartu mempunyai hak pilih.
Kala itu, pemerintah Myanmar mengatakan akan membentuk komisi guna mengkaji persoalan Kartu Putih.
Pencabutan, tuturnya, jelas membuat warga resah.
"Masih tidak jelas jenis kartu apalagi yang akan diberikan, tapi belum ada sampai sekarang."
Menyusul gelombang kerusuhan, termasuk tahun 2012 yang menewaskan setidaknya 200 orang , mereka ditempatkan di kamp-kamp dan tidak diizinkan bekerja di luar lingkungan tempat tinggal. Pemerintah beralasan lokalisasi dilakukan untuk melindungi mereka dari amukan massa.
Shwe MaungImage copyrightBBC INDONESIA
Image caption
Menurut Shwe Maung, keresahan warga semakin tinggi menjelang pemilhan umum.
Tanpa kartu, mereka khawatir akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara menjelang pemilihan umum di Myanmar yang dijadwalkan akan digelar bulan Oktober-November, kata seorang pemuka masyarakat Rohingya.
"Bila mereka tetap di Myanmar, mereka akan dimasukkan ke penjara, keselamatan jiwa mereka terancam dan hak pilih mereka sudah dicabut," kata Mohammad Sadek, pengurus Komite Pengungsi Rohingya Arakan (RARC) di Malaysia kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.
"Oleh sebab itu Rohingya menganggap sekarang waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri," kata Sadek.
Rohingya oleh pemerintah Myanmar dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh, meskipun mereka secara turun-temurun tinggal di Rakhine.
Belakangan sikap Myanmar melunak terhadap krisis pengungsi di Asia Tenggara menyusul berbagai tekanan, termasuk tekanan diplomatik yang dilakukan Indonesia dan Malaysia.
PBB menggolongkan Rohingya sebagai minoritas yang paling tertindas di dunia.