Media Sang Muslim

Jakarta Mediasangmuslim.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidik menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya isu yang menyebutkan bahwa (TNI) Tentara Nasional Indonesia akan digerakkan oleh presiden untuk berhadap-hadapan dengan rakyat Pada Aksi 25 November 2016 Nanti.
Hal itu dikatakannya menanggapi persepsi yang berkembang terkait safari Presiden Jokowi ke lembaga pertahanan dan keamanan pasca aksi bela Islam 4/11/16. Dan untuk menghadapi aksi lanjutan pada 25 November 2016 nanti.
Menurut mantan Ketua Komisi I DPR ini, TNI berasal dari rakyat dan merupakan garda terdepan dalam pengamanan negara. Serta menjadi alat negara dalam situasi yang mengancam NKRI.
Secara otomatis TNI tidak peduli siapapun jika memang ada yang mengancam NKRI. TNI,Tutur Mahfudz, akan bergerak cepat untuk mengamankan Negara.
“Doktrin yang tertanam dalam setiap prajurit TNI itu,NKRI harga mati.
Dia menjadi garda terdepan dalam mempertahankan negara.
Pemerintahan hanyalah bagian dari sebuah negara,” ujar Mahfudz di Jakarta, Minggu (13/11/16).
Loyalitas TNI dalam konteksnya kepada presiden sebagai panglima tertinggi TNI adalah selama tidak membahayakan negara. Jadi rakyat tidak perlu khawatir jika ada pihak yang seolah-olah dapat memanfaatkan TNI.imbuhnya.
Lebih lanjut,Anggota komisi IV DPR ini mengaku banyak mendengar pertanyaan masyarakat akan sikap langkah presiden yang membingungkan Tersebut.
Dalam pernyataannya di hadapan para ulama dan tokoh ormas Islam,presiden selalu mengatakan tidak akan mengintervensi kasus hukum terhadap pelaku dugaan penista agama,yakni Ahok. Tapi disatu sisi,banyak tindakannya yang bisa ditafsirkan sedang unjuk kekuatan. Seperti menyambangi Brimob,marinir,Kopassus dan lain-lain yang justru terlihat seperti ingin “menakut-nakuti Dan Menunjukan" kepada rakyat.
Belum lagi beberapa aktivis mahasiswa dan tokoh politik yang mulai disasar oleh aparat keamanan.
Hal ini tindakan politik yang aneh dan akan menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak konflik di Masyarakat akan menilai pernyataan presiden tidak akan melindungi Ahok tidak tulus, karena dibarengi dengan isyarat unjuk kekuatan,” imbuhnya.
“TNI dengan semua unsurnya dalam UU sebagai alat pertahanan negara yang Berasal Dari Masyarakat.
Jadi, tidak mungkin seorang presiden sekalipun boleh menggerakkan TNI untuk berhadapan dengan rakyat demi membela seorang Ahok yang menistakan Agama islam.
Ahok bukan negara Bahkan presiden pun secara personal juga bukan negara,” Tutur mahfudz.
Dia pun heran dengan sikap presiden Jokowi dalam menanggapi kasus penghinaan terhadap kitab suci Al-Quran tersebut seolah olah dia melindungi Ahok Sebab, yang dipahami masyarakat adalah Ahok sebagai pemilik masalah,Arogan namun justru Jokowi yang terlihat sibuk Mundar Mandir di kalangan Ulama,Dan Tentara semacam Polisi dan TNI,Sebelum Ke Sarang TNI Jokowi Pun Datang Mengunjungi MANGKO BRIMOB untuk menyatakan Bahwa Dia Adalah Panglima Tertinggi.
”Masyarakat yang cerdas akhirnya menduga-duga Tentang Sikap Jokowi ada kaitan apa Ahok dengan Jokowi?...
Maka muncul lah dugaan kalau Ahok diproses hukum yang ketiban pulung,” Tutur Mahfudz.
Mahfudz menambahkan, berbagai langkah Jokowi itu pun malah semakin memperlihatkan bahwa ada gejala dan gelagat yang tidak beres di pemerintahan yang Di Pimpinnya.
“Ini tanda-tanda abuse of power.
Yaitu ketika presiden menggunakan berbagai instrumen kekuasaan untuk mengamankan satu perkara yang bukan agenda nasional dan bukan untuk kemaslahatan negara pungkasnya.
Ia pun mengingatkan, bahwa Presiden memang lah Panglima tertinggi tetapi loyalitas TNI hanya kepada Negara bukan Presiden.
“Jika presiden tidak diingatkan maka sangat mungkin yang akan marah bukan saja kalangan ummat Islam,tapi akan melebar ke kalangan aktivis pro-demokrasi yang akan menimbulkan Kudeta Tandas Mahfudz.
Presiden Joko Widodo (baris depan, kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan), KSAL Laksamana TNI Ade Supandi (ketiga kiri) berdiskusi dengan Komandan Korps Marinir TNI Mayjen TNI (Mar) R.M. Trusono (tengah) saat upacara pengarahan kepada pasukan Marinir di Lapangan Utama Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11).
Presiden menegaskan loyalitas Korps Marinir TNI Angkatan Laut kepada negara dan rakyat, setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sudah tak perlu diragukan lagi.